Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Jaenal Aripin menemukan dapur MBG di Rajadesa yang tidak memiliki tenaga ahli gizi. Foto: Istimewa
CIAMIS – Atmosfer sosial di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, mendadak tegang setelah muncul kabar adanya tekanan terhadap para pejuang kemanusiaan. Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Ciamis, H. Ayi Anwar, secara terbuka menyatakan keberatannya atas dugaan intimidasi yang menimpa para relawan Dapur Gizi di wilayah tersebut.
Tekanan Terhadap Gerakan Sosial
Dugaan intimidasi ini dilaporkan terjadi saat para relawan sedang menjalankan program Dapur Gizi—sebuah gerakan swadaya untuk memperbaiki asupan nutrisi warga—pada pekan ini di Desa Rajadesa. Informasi yang dihimpun dari lapangan menunjukkan adanya upaya dari pihak tertentu untuk membatasi ruang gerak para relawan, yang memicu keresahan di tengah masyarakat penerima manfaat.
H. Ayi Anwar menyayangkan bahwa program yang memiliki tujuan mulia untuk menekan angka stunting justru mendapat hambatan yang tidak bersifat substansial melainkan bersifat tekanan psikologis.
Kecaman Keras dari Legislator
Menyikapi laporan tersebut, H. Ayi Anwar menegaskan bahwa tindakan menghalangi kegiatan sosial dengan cara-cara intimidatif adalah bentuk kemunduran demokrasi di Ciamis. Ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas, terutama terhadap program yang bersentuhan langsung dengan perut rakyat.
“Saya sangat menyayangkan dan geram mendengar ada relawan Dapur Gizi di Rajadesa yang diduga mendapat intimidasi. Mereka bekerja untuk rakyat, membantu gizi masyarakat, jangan sampai diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat,” ujar H. Ayi Anwar, Wakil Ketua Fraksi PPP Ciamis saat memberikan keterangan pers pada Jumat (23/1/2026).
Beliau menegaskan bahwa relawan seharusnya mendapat apresiasi dan perlindungan, bukannya justru diperlakukan dengan tindakan yang tidak menyenangkan.
Desakan Penegakan Ketertiban
Fraksi PPP Ciamis mendesak pihak keamanan dan pemerintah setempat di Kecamatan Rajadesa untuk segera turun tangan. Ayi menekankan pentingnya menjamin hak setiap warga negara untuk melakukan kegiatan positif tanpa dibayangi rasa takut.
“Kami dari Fraksi PPP akan terus memantau perkembangan ini. Jangan biarkan praktik premanisme atau intimidasi seperti ini membudaya di Ciamis. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, kami dukung untuk diproses lebih lanjut,” tambahnya menutup pernyataan.
Masyarakat setempat kini berharap agar tensi di Rajadesa segera mereda sehingga program bantuan gizi dapat kembali berjalan normal tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun.
Referensi & Atribusi: Materi berita ini bersumber dari pernyataan resmi H. Ayi Anwar selaku perwakilan Fraksi PPP DPRD Ciamis terkait monitoring situasi keamanan dan sosial di wilayah Rajadesa, Kabupaten Ciamis.
