Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Kanan) usai membahas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Sumber Foto: ekonomi.bisnis.com
JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp769,08 triliun. Menariknya, dari total pagu belanja pendidikan yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp470,46 triliun, sebanyak 47,51% atau senilai Rp223,55 triliun dialokasikan khusus untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendukung program makan bergizi gratis.
Fokus Transformasi SDM melalui Gizi dan Literasi
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan penguatan gizi dengan kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan CNBC Indonesia dan rilis Kementerian Keuangan, kenaikan anggaran belanja pusat ini mencapai 33,23% dibandingkan tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menjelaskan bahwa porsi besar yang masuk ke BGN ini bertujuan untuk menjamin asupan nutrisi siswa sebagai fondasi utama proses belajar. “Makan Bergizi Gratis yang masuk dalam anggaran pendidikan adalah Rp223,6 triliun,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan daya konsentrasi siswa di sekolah.
Rincian Alokasi K/L dan Dampaknya pada Sektor Lain
Meski Badan Gizi Nasional mendapatkan porsi terbesar, kementerian teknis lainnya tetap mendapatkan alokasi untuk menjalankan fungsi pendidikan rutin. Mengutip rincian dari Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2026, berikut adalah distribusi dana pendidikan pada beberapa lembaga utama:
-
Kementerian Agama: Rp75,62 triliun.
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp61,87 triliun.
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp56,68 triliun.
-
Kementerian Pekerjaan Umum: Rp23,06 triliun (untuk rehabilitasi sekolah).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam keterangannya yang dilansir Kompas, menyatakan optimisme bahwa dengan anggaran tersebut, program makan bergizi akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa infrastruktur pendukung seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus ditambah hingga mencapai target 21.000 unit di seluruh Indonesia.
Kritik dan Tantangan Anggaran Pendidikan murni
Pemanfaatan hampir separuh belanja pendidikan pusat untuk pos gizi memicu diskusi hangat di kalangan akademisi. Mengutip laporan DetikEdu, beberapa pakar pendidikan mengkhawatirkan stagnasi anggaran untuk kesejahteraan guru dan riset perguruan tinggi jika porsi bantuan sosial dalam payung pendidikan terlalu dominan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan gizi adalah bagian tak terpisahkan dari standar pelayanan pendidikan nasional untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Secara keseluruhan, total anggaran pendidikan Rp769,08 triliun ini juga mencakup Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp264,62 triliun dan dana abadi pendidikan (LPDP) sebesar Rp25 triliun. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan dana ini tetap transparan dan tepat sasaran guna menghindari kebocoran anggaran di tingkat daerah.
Referensi Utama & Atribusi:
-
Data Anggaran: Nota Keuangan & RAPBN 2026 (Kementerian Keuangan RI).
-
Kutipan & Pernyataan: Rapat Kerja Banggar DPR RI & Kantor Berita Antara.
-
Data Proyeksi: Analisis Makroekonomi Bappenas & Laporan Ekonomi CNBC Indonesia.
