Viral pernyataan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy yang membandingkan program MBG dengan pembukaan lapangan kerja di RI. (Instagram.com/@rachmatpambudy)
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan arah kebijakan prioritas dalam masa transisi kepemimpinan saat ini. Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki urgensi yang lebih tinggi atau lebih mendesak untuk segera dieksekusi dibandingkan dengan fokus masif pada perluasan lapangan kerja dalam jangka pendek.
Pernyataan ini muncul di tengah diskusi mengenai alokasi anggaran negara yang terbatas, di mana pemerintah harus memilih instrumen paling efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Urgensi Kualitas SDM di Atas Ekspansi Kerja
Menurut Rachmat Pambudy, logika di balik prioritas ini adalah kondisi fundamental masyarakat. Ia menilai bahwa menciptakan lapangan kerja tanpa menyiapkan manusia yang sehat dan produktif hanya akan menjadi sia-sia. Program MBG dipandang sebagai fondasi dasar untuk memperbaiki kualitas fisik dan kognitif generasi muda Indonesia.
“Kita tidak bisa bicara lapangan kerja kalau orangnya tidak sehat. Makan bergizi ini adalah investasi manusia. Ini lebih mendesak karena dampaknya langsung pada konsumsi rumah tangga dan pencegahan stunting,” ujar Rachmat Pambudy saat memberikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta.
Dampak Ekonomi dan Referensi Utama
Kebijakan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 50 persen lebih. Bappenas berargumen bahwa dengan adanya program MBG, beban pengeluaran keluarga miskin akan berkurang, sehingga sisa pendapatan mereka dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendorong perputaran ekonomi.
Selain itu, merujuk pada laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara drastis sebagai syarat utama mencapai visi Indonesia Emas 2045. Atribusi kebijakan ini juga tertuju pada sinergi antara Bappenas dan Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Tantangan Lapangan Kerja di Masa Depan
Meski menempatkan lapangan kerja di urutan setelah MBG, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa bukan berarti sektor ketenagakerjaan diabaikan. Strategi pemerintah adalah menciptakan “suplai” tenaga kerja yang berkualitas terlebih dahulu melalui perbaikan gizi, sehingga saat industri hilirisasi berkembang, tenaga kerja lokal sudah siap secara fisik dan mental.
Pemerintah meyakini bahwa intervensi gizi akan memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan PDB dibandingkan hanya memberikan stimulus lapangan kerja tanpa perbaikan kualitas dasar manusia.
Referensi: Dikutip dari pernyataan resmi Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
