Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). Sumber Foto: Kompas.com
JAKARTA – Masalah ekonomi masih menjadi tembok besar bagi akses pendidikan di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai alasan di balik tingginya angka putus sekolah. Menurutnya, banyak orang tua terpaksa menghentikan sekolah anak-anak mereka bukan karena biaya SPP semata, melainkan ketidakmampuan menyediakan uang jajan harian.
Beban Harian yang Mengalahkan Semangat Belajar
Dalam sebuah diskusi publik yang membahas mengenai ketahanan pangan dan gizi nasional di Jakarta baru-baru ini, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengeluaran untuk “uang saku” telah menjadi beban struktural bagi keluarga prasejahtera. Fenomena ini menyebabkan anak-anak merasa rendah diri atau tidak memiliki energi yang cukup untuk mengikuti pelajaran karena perut kosong.
“Banyak anak putus sekolah karena orang tua tidak mampu memberikan uang jajan. Meskipun sekolahnya gratis, kebutuhan harian untuk makan dan uang saku tetap menjadi kendala nyata bagi keluarga miskin,” ujar Dadan Hindayana dalam pernyataannya.
Kondisi ini diperparah dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa biaya konsumsi makanan menyumbang porsi terbesar dalam garis kemiskinan di Indonesia. Ketika pendapatan orang tua tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan dasar, pendidikan seringkali menjadi sektor pertama yang dikorbankan.
Solusi Melalui Program Makan Bergizi Gratis
Menyikapi temuan tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional tengah mematangkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang bukan sekadar untuk menurunkan angka stunting, tetapi juga sebagai intervensi ekonomi bagi keluarga kurang mampu.
Dengan adanya suplai makanan bergizi di sekolah, diharapkan beban pengeluaran orang tua untuk uang jajan dapat berkurang secara signifikan. Dadan menekankan bahwa program ini akan menyasar jutaan siswa di seluruh Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi anak yang berhenti sekolah karena alasan lapar atau tidak memiliki uang saku.
Dampak Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang
Para pengamat pendidikan menilai bahwa intervensi gizi di sekolah merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Jika kebutuhan dasar pangan terpenuhi di institusi pendidikan, maka motivasi siswa untuk hadir di kelas akan meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki angka partisipasi sekolah nasional.
Berdasarkan laporan capaian pendidikan, faktor ekonomi memang masih mendominasi alasan anak putus sekolah di tingkat SD hingga SMA. Melalui atribusi dari Badan Gizi Nasional, pemerintah optimis bahwa dengan mengalihkan beban “uang jajan” menjadi “makan gratis yang bergizi”, kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dapat terjaga.
Referensi Utama: Data dan pernyataan ini merujuk pada keterangan resmi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam forum koordinasi nasional terkait implementasi gizi sekolah serta laporan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan dan pendidikan di Indonesia.
