Foto ilustrasi pelaku pencabulan anak (int)
BEKASI – Sebuah fenomena hukum yang mengusik rasa keadilan publik tengah terjadi di Kota Bekasi. Alih-alih mendapatkan pemulihan pasca-trauma, orang tua dari seorang anak yang menjadi korban dugaan pencabulan justru harus berhadapan dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp10 triliun.
Gugatan ini diajukan oleh pihak terduga pelaku sebagai respons atas laporan kepolisian dan upaya pencarian keadilan yang dilakukan keluarga korban. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena dinilai sebagai bentuk intimidasi hukum terhadap korban kekerasan seksual.
Duduk Perkara: Dari Laporan Pidana ke Gugatan Triliunan
Kasus ini bermula ketika keluarga korban melaporkan dugaan tindakan asusila yang menimpa anak mereka ke Polres Metro Bekasi Kota. Namun, dalam perkembangan proses hukumnya, pihak terlapor justru melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan dalih pencemaran nama baik dan kerugian bisnis.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bekasi, pihak penggugat mengeklaim bahwa laporan yang dibuat oleh orang tua korban telah menghancurkan reputasi dan relasi bisnis mereka, sehingga menuntut ganti rugi dengan angka yang fantastis, yakni Rp10 triliun.
Respon Pendamping Hukum dan Aktivis
Kuasa hukum korban menilai gugatan ini sebagai upaya Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yaitu gugatan yang bertujuan untuk mengintimidasi atau membungkam pihak yang sedang memperjuangkan hak hukumnya.
“Ini adalah bentuk serangan balik yang sangat tidak proporsional. Angka 10 triliun itu tidak masuk akal dan jelas tujuannya adalah meruntuhkan mental orang tua korban agar mencabut laporan pidananya,” ujar salah satu tim penasihat hukum korban dalam keterangannya di PN Bekasi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memberikan atensi khusus. Dalam berbagai kesempatan, KPAI menegaskan bahwa hak anak atas perlindungan hukum tidak boleh dihambat oleh tekanan ekonomi melalui gugatan perdata yang bersifat eksesif.
Upaya Mediasi yang Kandas
Sejauh ini, upaya mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan belum menemui titik temu. Pihak keluarga korban tetap bersikeras untuk melanjutkan proses pidana pencabulan, meskipun harus menghadapi ancaman sita jaminan dan tekanan finansial dari gugatan raksasa tersebut.
Masyarakat sipil di Bekasi dan para pemerhati hak anak terus mengawal kasus ini, mendesak agar majelis hakim melihat substansi perkara kekerasan seksual sebagai prioritas utama di atas sengketa perdata mengenai nama baik.
Referensi Utama: Data disarikan dari laporan berkala Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bekasi dan rilis resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait perlindungan saksi dan korban dalam kasus kekerasan seksual anak di Jawa Barat.
