Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Indonesia Bidang Industri, Saleh Husin (Foto: ANTARA/HO-Kadin)
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi melayangkan nota keberatan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengadaan atau impor massal 105.000 unit kendaraan pickup. Kadin menilai langkah ini berpotensi menjadi pukulan telak bagi ekosistem industri otomotif dalam negeri yang saat ini tengah berjuang menjaga stabilitas produksi.
Dampak Langsung Terhadap Manufaktur Lokal
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia menegaskan bahwa angka 105.000 unit bukanlah jumlah yang sedikit. Jika pengadaan tersebut dialihkan ke produk impor dibandingkan menyerap hasil pabrikan lokal, maka utilisasi kapasitas produksi otomotif nasional akan merosot tajam.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pasar kendaraan niaga ringan (LVC) merupakan salah satu tulang punggung industri nasional. Masuknya volume sebesar itu secara mendadak dari luar negeri dikhawatirkan akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor vendor komponen dan perakitan.
Ancaman Terhadap Target Hilirisasi Otomotif
Kadin menyoroti adanya kontradiksi antara visi swasembada industri yang diusung Presiden Prabowo dengan rencana kebijakan ini. Pengadaan kendaraan dalam jumlah jumbo yang tidak melibatkan produsen lokal dianggap mencederai semangat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali atau membatalkan rencana ini. Industri otomotif kita memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Memaksakan impor hanya akan membuat kita menjadi pasar bagi produk asing, sementara buruh di pabrik-pabrik lokal terancam kehilangan mata pencaharian,” ujar perwakilan Kadin dalam keterangan resminya di Jakarta.
Analisis Ekonomi dan Efek Domino
Secara ekonomi, pengadaan 105.000 unit pickup ini diperkirakan bernilai triliunan rupiah. Jika dana APBN atau anggaran negara dialokasikan untuk produk luar, maka multiplier effect (efek pengganda) bagi ekonomi domestik akan hilang.
Kadin mengusulkan agar pemerintah melakukan dialog terbuka dengan para pelaku industri otomotif dan Gaikindo untuk merumuskan skema pengadaan yang berbasis produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan agar target pemerintah untuk mempercepat distribusi logistik atau bantuan di daerah tetap tercapai tanpa harus mengorbankan ketahanan industri manufaktur.
Referensi dan Atribusi Utama
Laporan ini disusun berdasarkan pernyataan resmi dari pengurus pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam merespons isu kebijakan pengadaan kendaraan niaga pemerintah pusat. Data pendukung kapasitas produksi disadur dari laporan tahunan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencatat kinerja sektor kendaraan niaga ringan sepanjang tahun berjalan.
