PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump. (EPA-EFE)
LONDON – Pemerintah Inggris secara resmi menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer milik Inggris sebagai titik peluncuran serangan terhadap Iran. Keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri Keir Starmer ini memicu ketegangan diplomatik baru antara London dan Washington, terutama setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut.
Laporan yang pertama kali dipublikasikan oleh surat kabar The Times pada Kamis (19/2/2026) menyebutkan bahwa penolakan ini mencakup dua fasilitas strategis utama: pangkalan udara RAF Fairford di Gloucestershire, Inggris, dan pangkalan militer gabungan di Diego Garcia, Samudra Hindia. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran hukum bahwa mendukung serangan pendahuluan (pre-emptive strike) dapat menyeret Inggris ke dalam pelanggaran hukum internasional.
Alasan Hukum dan Kedaulatan di Balik Penolakan
Langkah berani Downing Street ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BBC dan Tempo.co, para pejabat Inggris menekankan bahwa sesuai perjanjian bilateral yang berlaku, penggunaan pangkalan Inggris untuk operasi ofensif oleh militer asing memerlukan izin eksplisit dari pemerintah Inggris.
Sesuai laporan The Times, Inggris khawatir jika memberikan izin tanpa dasar hukum yang jelas, mereka dapat dianggap ikut bertanggung jawab atas konsekuensi serangan tersebut. Pejabat Inggris menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah mendukung proses politik dan diplomasi guna memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, tanpa harus melalui eskalasi militer langsung.
Respons Donald Trump dan Dampak Diplomatik
Presiden Donald Trump menanggapi penolakan ini dengan keras melalui unggahan di platform Truth Social. Trump menegaskan urgensi penggunaan pangkalan tersebut untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai “rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya.”
“Jika Iran memilih untuk tidak membuat kesepakatan, mungkin AS perlu menggunakan Diego Garcia dan pangkalan udara di Fairford untuk mencegah potensi serangan,” tulis Trump sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Ketegangan ini bahkan berdampak pada isu kedaulatan wilayah. Trump dilaporkan menarik dukungannya terhadap rencana Inggris untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos (termasuk Diego Garcia) kepada Mauritius sebagai bentuk protes atas ketidaksediaan Inggris bekerja sama dalam rencana militer tersebut.
Kedudukan Strategis RAF Fairford dan Diego Garcia
RAF Fairford dikenal sebagai pangkalan utama bagi armada pengebom berat AS di Eropa, sementara Diego Garcia merupakan pusat logistik dan operasional vital bagi militer AS di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Tanpa akses ke kedua pangkalan ini, kemampuan AS untuk meluncurkan serangan udara jarak jauh secara berkelanjutan terhadap fasilitas nuklir atau militer Iran akan terhambat secara signifikan.
Meskipun mendapat tekanan dari pihak oposisi Konservatif di dalam negeri yang mendesak agar izin diberikan, pemerintah Starmer tetap pada posisi “hati-hati.” Seorang juru bicara pemerintah Inggris, dalam kutipan yang dilansir oleh Sindonews, menyatakan singkat bahwa mereka “tidak berkomentar mengenai masalah operasional” namun tetap berkomitmen pada keamanan kawasan melalui jalur hukum yang berlaku.
Referensi Utama & Atribusi:
-
The Times (Laporan Eksklusif Februari 2026)
-
BBC News (Laporan Diplomatik UK-US)
-
Tempo.co (Analisis Penolakan Pangkalan Diego Garcia)
-
CNN Indonesia (Pernyataan Presiden Donald Trump di Truth Social)
-
Sindonews (Kutipan Juru Bicara Pemerintah Inggris)
