<span;>BANJAR, Senin 18 Mei 2026 – Forum Solidaritas Buruh Banjar (FSBB) secara resmi melayangkan desakan kuat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar untuk segera melakukan evaluasi total terhadap implementasi Peraturan Ketenagakerjaan di Kota Banjar. Selain itu, FSBB juga menuntut audit fundamental terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar yang dinilai pasif dalam melindungi hak-hak kaum buruh.
<span;>
<span;>Ketua FSBB menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas menumpuknya persoalan ketenagakerjaan di Kota Banjar yang tak kunjung menemui titik terang. Mulai dari isu pelanggaran Upah Minimum Kota (UMK), pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga lemahnya pengawasan terhadap jaminan sosial dan keselamatan kerja (K3) di berbagai perusahaan lokal.
<span;>
<span;>Tiga Poin Tuntutan Utama FSBB:
<span;>1. Evaluasi Penegakan Hukum Ketenaga kerjaan: FSBB mendesak Komisi yang membidangi ketenagakerjaan di DPRD Kota Banjar untuk memanggil pihak-pihak terkait guna menguji efektivitas Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
<span;>
<span;>2. Audit Kinerja Disnaker Kota Banjar:
<span;>Disnaker dinilai mandul dan cenderung tebang pilih dalam merespons aduan pekerja. FSBB menuntut adanya transparansi data kasus perburuhan dan reformasi birokrasi di tubuh Disnaker agar lebih berpihak pada keadilan buruh.
<span;>
<span;>3. Peningkatan Pengawasan Lapangan: Mendesak DPRD untuk mendorong penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan secara berkala dan objektif, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
<span;>
<span;>”Kami melihat ada pembiaran yang terstruktur. Banyak regulasi yang di atas kertas berpihak pada kesejahteraan buruh, namun di lapangan praktiknya berbanding terbalik. DPRD sebagai representasi rakyat tidak boleh tutup mata melihat Disnaker yang kehilangan taringnya di hadapan para pengusaha nakal,” ujar Perwakilan FSBB dalam keterangan persnya.
<span;>
<span;>Dampak dan Langkah Lanjutan
<span;>Jika DPRD Kota Banjar tidak segera menyikapi desakan ini dalam kurun waktu 7×24 jam dengan agenda Sidang Dengar Pendapat (Hearing) resmi, FSBB menegaskan siap mengonsolidasikan massa buruh yang lebih besar untuk menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD dan Kantor Walikota Banjar.
<span;>
<span;>FSBB Banjar Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Disnaker: Desak DPRD Evaluasi Regulasi dan Tuntut Pemecatan Kepala Dinas Beserta Jajarannya
BANJAR, 18 Mei 2026 – Forum Solidaritas Buruh Banjar (FSBB) Kota Banjar secara resmi melayangkan tuntutan keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar pada Senin, 18 Mei 2026. Dalam pernyataan sikapnya, FSBB menegaskan mosi tidak percaya terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar dan mendesak DPRD segera melakukan evaluasi total terhadap implementasi Peraturan Ketenagakerjaan di Kota Banjar.
<span;>Persoalan ketenagakerjaan yang menumpuk serta pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan lokal dinilai sebagai dampak langsung dari ketidakmampuan para pejabat Disnaker dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.serta dinas ketenagakerjaan di duga pungli dan menyalah gunaan wewenang.
<span;>Dua Poin Tuntutan Utama FSBB Kota Banjar:
<span;>
1. Mosi Tidak Percaya dan Tuntutan Pemecatan Pejabat Disnaker
FSBB Kota Banjar secara terbuka menyatakan: “SUDAH TIDAK PERCAYA KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANJAR”. FSBB menilai para pejabat terkait tidak maksimal dalam mengimplementasikan peraturan ketenagakerjaan, sehingga memicu menjamurnya perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
<span;>
2. Maksimalisasi Program Kesejahteraan Buruh
FSBB Kota Banjar mendesak DPRD untuk bergerak bersama Pemerintahan Kota Banjar guna mendorong agar program-program kesejahteraan buruh lokal segera dimaksimalkan dan dijadikan prioritas utama dalam kebijakan daerah.
”Kami melihat adanya ketidakseriusan dan kelalaian yang fatal dari jajaran struktural Disnaker Banjar. Regulasi ketenagakerjaan mandul di lapangan karena para pejabatnya tidak berfungsi melindungi buruh. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain merombak total dan memecat oknum-oknum yang tidak layak tersebut demi keadilan kaum buruh,” tegas perwakilan FSBB Kota Banjar dalam aksi penyampaian sikapnya.
Dampak dan Langkah Lanjutan
FSBB menegaskan apabila DPRD Kota Banjar tidak segera merespons tuntutan dan merealisasikan pernyataan sikap ini dalam waktu dekat melalui Sidang Dengar Pendapat (Hearing) resmi, FSBB siap mengonsolidasikan massa buruh yang lebih besar untuk turun ke jalan guna mengawal reformasi ketenagakerjaan di Kota Banjar.
