Banjar,09 Juli 2026, ditengah berbagai persoalan pendidikan yang masih menghantui Indonesia, mulai dari ruang kelas rusak, kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan, hingga mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat kecil, pemerintah justru menggelontorkan anggaran sangat besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Secara konsep, program tersebut memang memiliki tujuan yang baik. Pemerintah menyatakan MBG bertujuan meningkatkan gizi peserta didik dan mendorong perputaran ekonomi desa, sementara KDMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Namun sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa program dengan anggaran besar selalu menyimpan potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
<span;>
<span;>
<span;>Semakin besar uang yang beredar, semakin besar pula ruang yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencari keuntungan politik maupun ekonomi. Karl Marx dalam berbagai karyanya menjelaskan bahwa negara sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan kelas.
<span;>
<span;>
<span;>Dalam perspektif Marxis, kebijakan publik harus selalu dikritisi: siapa yang paling diuntungkan, siapa yang mengendalikan sumber daya, dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya. Kritik semacam ini penting agar program rakyat tidak berubah menjadi instrumen bagi segelintir elite. Pertanyaan yang patut diajukan adalah: mengapa ketika banyak sekolah masih kekurangan fasilitas, guru honorer masih berjuang demi kesejahteraan, dan akses pendidikan bermutu belum merata,
<span;>
<span;>negara justru lebih sibuk membangun proyek-proyek besar yang menyedot anggaran triliunan rupiah? Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama bangsa.
<span;>Bangunan sekolah yang layak, kesejahteraan guru, perpustakaan yang memadai, laboratorium yang lengkap, serta beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan Indonesia.
<span;>
<span;>
<span;>Sejarah menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu lahir dari niat jahat individu semata, tetapi juga dari sistem yang minim transparansi dan pengawasan. Karena itu, MBG dan KDMP harus diaudit secara terbuka, diawasi masyarakat sipil, mahasiswa, media, dan lembaga pengawas independen agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada rakyat. Mahasiswa tidak menolak program yang berpihak kepada rakyat. Yang kami tolak adalah apabila program-program tersebut dijadikan alat pencitraan politik, proyek bagi kelompok tertentu, atau berpotensi mengabaikan kebutuhan mendasar pendidikan nasional.
<span;>
<span;>
<span;>Sebagaimana semangat kritik sosial yang diwariskan Marx, tugas kaum intelektual bukan sekadar memahami dunia, melainkan juga mengawasi dan mengkritik kekuasaan demi memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite. Jika pendidikan terus dikesampingkan, maka Indonesia sedang mempertaruhkan masa depan generasinya.
<span;>Sebab bangsa yang besar tidak hanya memberi makan anak-anaknya hari ini, tetapi juga memastikan mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas untuk membangun masa depan esok hari.
Tutup Sandi M Putra aktivis mahasiswa Banjar