Foto Ilustrasi. Sumber Foto: BBC.Com
JAKARTA – Reformasi hukum di Indonesia memasuki babak baru dengan memperketat pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, terdapat aturan tegas yang mengancam oknum polisi, jaksa, atau hakim yang terbukti melakukan rekayasa kasus dengan hukuman penjara hingga 12 tahun.
Langkah ini diambil pemerintah dan DPR untuk meminimalisir praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang selama ini kerap mencederai rasa keadilan masyarakat. Aturan ini sekaligus menjadi jawaban atas tuntutan publik terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
Jeratan Pasal untuk “Mafia” Peradilan
Kepastian hukum mengenai sanksi bagi perekayasa kasus ini termaktub dalam Pasal 277 KUHP Baru. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memalsukan alat bukti atau merusak barang bukti dengan maksud agar seseorang dipidana, diancam dengan pidana penjara yang sangat berat.
Ancaman pidana yang diberikan tidak main-main. Jika rekayasa tersebut menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya atau dijatuhi pidana penjara, maka pelaku rekayasa dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan regulasi dalam KUHP lama (WvS) yang cenderung lebih umum dalam mengatur perbuatan pemalsuan dokumen atau kesaksian palsu.
Komitmen Pemerintah terhadap Perlindungan HAM
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam berbagai kesempatan sosialisasi menekankan bahwa KUHP baru berorientasi pada hukum modern yang tidak lagi sekadar balas dendam, tetapi pada keadilan korektif.
Dikutip dari penjelasan resmi dalam naskah akademik UU No. 1 Tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa:
“Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan konkret bagi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan aparat. Integritas alat bukti adalah jantung dari keadilan, dan siapa pun yang merusaknya harus menerima konsekuensi hukum yang setimpal.”
Tantangan dan Harapan Publik
Meskipun secara regulasi sudah sangat kuat, keberhasilan pasal ini sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk melapor dan independensi lembaga pengawas. Pengamat hukum menilai bahwa Pasal 277 ini akan menjadi “pedang bermata dua” yang akan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum nakal yang kerap bermain dalam penyidikan.
Dengan adanya ancaman 12 tahun penjara, diharapkan tidak ada lagi warga negara yang menjadi korban salah tangkap atau penahanan yang didasari atas bukti-bukti yang dimanipulasi oleh oknum petugas di lapangan.
Referensi Utama:
-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
-
Sosialisasi KUHP Nasional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
