Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat diwawancarai awak media di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).(Kompas.com/Faqih Rohman Syafei)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai memberikan beban finansial berat bagi daerah. Dedi mengungkapkan bahwa terdapat akumulasi piutang BUMN yang tertahan di Bank BJB dengan nilai mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.
Pernyataan blak-blakan tersebut disampaikan KDM dalam diskusi mengenai Badan Pengelola Investasi Danantara di Bandung pada Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan bahwa dana triliunan rupiah yang seharusnya bisa diputar untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat justru macet di perusahaan-perusahaan pelat merah.
Beban Fiskal Daerah Akibat Piutang Macet BUMN
Menurut Dedi Mulyadi, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini semakin terhimpit karena keterbatasan likuiditas yang tersedot oleh pinjaman BUMN. Ia merasa ironis karena sebagai pemerintah daerah, Jawa Barat justru “meminjami” perusahaan negara yang secara skala jauh lebih besar.
“Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang meminjam uang dan belum dibayar. Itu beban, Pak. Sudah tidak ada duit Pemprov Jabar, dipinjam,” ujar Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari laporan Antara (22/1).
Ia menambahkan bahwa alih-alih memberikan kontribusi bagi ekonomi warga lokal, dana di bank daerah (BJB) tersebut justru mengendap dalam bentuk piutang yang sulit tertagih. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah provinsi dalam membiayai program-program strategis di tahun anggaran 2026.
Daftar 9 Perusahaan BUMN yang Berutang ke Jawa Barat
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Gubernur, terdapat sedikitnya sembilan entitas BUMN dan anak usahanya yang memiliki kewajiban finansial kepada Pemprov Jabar melalui Bank BJB. Sektor yang mendominasi utang tersebut adalah farmasi dan infrastruktur.
Berikut adalah rincian BUMN yang disebut menjadi beban fiskal Jawa Barat:
-
PT Kimia Farma: Lebih dari Rp950 miliar.
-
PT Wijaya Karya: Terbagi dalam dua pos, yakni Rp511 miliar dan Rp278 miliar.
-
PT Rajawali Nusindo: Lebih dari Rp403 miliar.
-
PT PP Semarang–Demak: Sekitar Rp239 miliar.
-
PT Phapros: Lebih dari Rp98 miliar.
-
PT Perikanan Indonesia: Lebih dari Rp96 miliar.
-
PT Waskita Karya: Sekitar Rp91 miliar.
-
PT Barata Indonesia: Lebih dari Rp89 miliar.
KDM menyayangkan langkah beberapa BUMN yang justru mengajukan restrukturisasi dan hanya membayar bunga, sementara pokok pinjaman tetap tertahan. “Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjam, pinjam tidak bayar lagi,” tegasnya dalam laporan West Java Today.
Pengecualian untuk BUMN Sektor Lingkungan
Meskipun bersikap keras terhadap BUMN sektor manufaktur dan infrastruktur, Dedi Mulyadi memberikan pengecualian kepada BUMN yang mengelola lahan, seperti PTPN dan Perhutani. Menurutnya, meskipun kedua lembaga ini tidak menyumbang kas secara langsung (tunai), peran mereka sangat vital dalam menjaga ekosistem hutan dan perkebunan di Jawa Barat.
Bahkan, Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar harus turun tangan membiayai penanaman teh di lahan BUMN demi kepentingan konservasi. Ia menilai keberadaan kebun teh sangat krusial untuk mencegah bencana alam dan menjaga iklim pariwisata seperti di kawasan Puncak.
Sebagai langkah lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mendesak adanya komitmen nyata dari manajemen BUMN terkait serta koordinasi dengan Danantara untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar ruang fiskal daerah dapat kembali sehat.
Referensi Utama: Laporan berita Antara News, Republika Online, dan Kompas.com edisi 22-23 Januari 2026 mengenai pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait piutang BUMN di Bank BJB.
