Tangkapan layar video viral akun @missalma89, warga Desa Hegarmanah, Ciamis mengadu ke Dedi Mulyadi, terpaksa memboncengi dua lansia pakai sepeda motor karena tak mampu memabayar Ambulas Desa ditarif Rp350 ribu untuk pergi ke rumah sakit di Ciamis, Jawa Barat. (Istimewa/TikTok @missalma89)
CIAMIS – Sebuah potret memprihatinkan mengenai akses kesehatan di pedesaan kembali menjadi sorotan publik. Seorang lansia di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terpaksa dievakuasi menuju fasilitas kesehatan dengan cara dibonceng tiga menggunakan sepeda motor. Mirisnya, keluarga terpaksa mengambil langkah berisiko tersebut karena merasa tidak sanggup membayar tarif operasional ambulans desa yang dianggap mahal.
Kronologi Kejadian di Desa Sukamulya
Peristiwa ini bermula ketika seorang warga lanjut usia di Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Ciamis, membutuhkan penanganan medis segera. Namun, keterbatasan biaya menjadi penghalang utama bagi keluarga untuk mengakses layanan ambulans desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai laporan lapangan, keluarga merasa keberatan dengan tarif administrasi atau uang bensin yang diminta untuk penggunaan mobil siaga desa tersebut.
Tanpa pilihan lain, sang lansia harus diapit oleh dua orang dewasa di atas motor (bonceng tiga) demi mencapai puskesmas terdekat. Kejadian yang terekam kamera warga ini kemudian viral di media sosial dan memicu gelombang kritik dari masyarakat terkait fungsi asli “Mobil Siaga” yang seharusnya gratis atau terjangkau bagi warga tidak mampu.
Respon Tegas Kang Dedi Mulyadi (KDM)
Fenomena ini menarik perhatian anggota DPR RI periode 2019-2024 sekaligus tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Dalam kunjungannya ke wilayah Ciamis baru-baru ini, KDM memberikan kritik tajam terhadap birokrasi desa yang masih memungut biaya tinggi untuk layanan darurat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa esensi dari pengadaan ambulans atau mobil desa adalah untuk pelayanan publik tanpa pamrih. Ia menyayangkan jika alasan “biaya perawatan” atau “uang bensin” menjadi penghalang nyawa seseorang.
“Sangat tidak logis jika mobil yang dibeli dari uang rakyat, melalui Dana Desa atau bantuan pemerintah, justru sulit diakses oleh rakyatnya sendiri saat darurat. Ambulans desa itu jiwanya adalah kemanusiaan, bukan komersialisasi,” ujar Dedi Mulyadi saat menanggapi kasus tersebut di hadapan awak media dan warga.
Evaluasi Pengelolaan Dana Desa
KDM juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas di tingkat desa agar pengelola mobil siaga memiliki anggaran operasional yang sudah dialokasikan sejak awal dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Hal ini bertujuan agar sopir atau pengelola tidak lagi membebankan biaya kepada warga miskin secara mendadak.
Kejadian di Ciamis ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali penggunaan fasilitas publik di tingkat desa. Penanganan kesehatan bagi lansia dan warga rentan seharusnya menjadi prioritas utama tanpa harus terbentur urusan administratif yang kaku.
Referensi Utama & Atribusi: Laporan ini disusun berdasarkan ringkasan fakta lapangan di wilayah Ciamis dan pernyataan resmi Dedi Mulyadi yang disampaikan melalui kanal komunikasi publik dan media lokal Jawa Barat selama kunjungan kerjanya.
