Foto: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Sumber Foto: cnbcindonesia.com
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengejutkan terkait profil orang-orang di balik layar Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab penuh atas program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam laporan investigasi bertajuk “Siapa di Balik Makan Bergizi Gratis?”, ICW membedah komposisi struktur kelembagaan yang disinyalir sarat akan kepentingan politik, koneksi bisnis, hingga rekam jejak hukum yang problematis.
Nepotisme dan Kedekatan Politik (Who)
Penyusunan struktur Badan Gizi Nasional menjadi sorotan tajam karena didominasi oleh figur-figur yang memiliki kedekatan personal dan politik dengan lingkaran kekuasaan. Merujuk pada temuan ICW yang dipublikasikan melalui kanal resmi mereka, nama Dadan Hindayana yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional merupakan titik sentral.
ICW menyoroti bahwa banyak posisi strategis diisi oleh individu yang terlibat dalam tim kampanye pilpres lalu atau memiliki afiliasi langsung dengan partai politik pendukung pemerintah, termasuk kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tokoh-tokoh yang berada dalam “sirkel” terdekat elit politik saat ini.
Dari Eks Koruptor Hingga Afiliasi Bisnis (What & Why)
Hal yang paling krusial dalam temuan ini adalah adanya keterlibatan individu dengan rekam jejak hukum masa lalu yang kelam. Peneliti ICW, Seira Tamara, dalam pernyataan resminya mengungkapkan kekhawatiran mengenai masuknya figur yang pernah tersangkut kasus korupsi dalam ekosistem program bernilai ratusan triliun ini.
“Masuknya nama-nama dengan latar belakang bermasalah ini memicu pertanyaan besar terkait integritas tata kelola program. Risiko konflik kepentingan sangat tinggi, mengingat anggaran MBG yang fantastis mencapai Rp71 triliun untuk tahap awal,” ujar Seira Tamara sebagaimana dikutip dari laporan ICW.
Mekanisme Distribusi yang Berisiko (How)
ICW memaparkan bagaimana struktur ini bekerja untuk mengamankan rantai pasok dari hulu ke hilir. Pola yang ditemukan menunjukkan adanya indikasi penguasaan pasok logistik oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus badan tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan meminggirkan peran UMKM lokal dan justru memperkaya kelompok tertentu melalui skema pengadaan barang dan jasa.
Waktu dan Lokasi Implementasi (When & Where)
Sejak dilantik pada Agustus 2024 di Istana Negara, Badan Gizi Nasional telah bergerak cepat melakukan uji coba di berbagai wilayah seperti Bojongkoneng dan Sukabumi. Namun, ICW menilai transparansi di lokasi-lokasi uji coba ini masih minim, terutama terkait siapa vendor penyedia bahan pangan yang ditunjuk.
Analisis Kritis: Mengapa Ini Berbahaya?
Keterlibatan politisi PKS dan eks koruptor dalam struktur ini menciptakan persepsi bahwa Badan Gizi Nasional bukan sekadar lembaga pelayanan publik, melainkan instrumen bagi-bagi kursi (“spoils system”). Penempatan orang-orang “sirkel” ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan internal, sehingga kebocoran anggaran menjadi ancaman nyata di masa depan.
“Kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap penunjukan pejabat di Badan Gizi Nasional. Jangan sampai program kemanusiaan untuk anak bangsa justru menjadi ladang korupsi baru bagi para pemburu rente,” tegas ICW dalam kesimpulan risetnya.
Referensi Utama dan Atribusi: Data dalam artikel ini merujuk sepenuhnya pada laporan riset Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul “Siapa di Balik Makan Bergizi Gratis?” yang dirilis pada Januari 2025. Seluruh informasi mengenai nama-nama afiliasi politik dan latar belakang hukum didasarkan pada basis data rekam jejak publik yang dikompilasi oleh divisi investigasi ICW.
