Penggerak aksi demo 13 Agustus 2025, Husein (kiri) foto bersama Bupati Pati Sudewo, Selasa (19/8/2025). Sumber Foto: Lingkarnews Network
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa Ahmad Husein, sosok yang dikenal sebagai inisiator aksi demonstrasi di Kabupaten Pati. Langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan keterlibatan Husein dalam menerima aliran dana dari Bupati Pati, Sudewo, yang saat ini tengah terjerat dalam pengembangan kasus dugaan korupsi.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, di mana penyidik mensinyalir adanya penggunaan dana publik untuk mengondisikan opini atau gerakan massa tertentu melalui pihak ketiga.
Fokus Penyelidikan Aliran Dana dan Mobilisasi Massa
Juru Bicara KPK menekankan bahwa setiap pihak yang namanya muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP) atau memiliki keterkaitan logis dengan aliran dana tersangka akan dimintai keterangan. Ahmad Husein diduga memiliki peran strategis dalam mengorganisir massa guna mendukung kebijakan atau kepentingan politik Bupati Sudewo selama masa jabatannya.
“Penyidik sedang mendalami setiap informasi yang masuk, termasuk laporan mengenai adanya aliran uang kepada koordinator lapangan atau inisiator demo di daerah. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan (Ahmad Husein) pasti akan dipanggil untuk klarifikasi,” ujar sumber resmi di internal KPK saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus di Jakarta.
Komitmen KPK dalam Penegakan Hukum
Dalam wawancara terpisah, Direktur Penyidikan KPK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menyisir siapa saja penikmat uang negara yang tidak sah. Ia menjelaskan bahwa praktik “pengondisian” massa menggunakan uang hasil korupsi merupakan pelanggaran serius karena mencederai demokrasi sekaligus merugikan keuangan negara.
“Kami tidak hanya berhenti pada pelaku utama. Siapa pun yang berperan sebagai penampung atau perantara, termasuk mereka yang berkedok sebagai aktivis atau inisiator gerakan jika terbukti menerima aliran dana, akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas pihak KPK.
Hingga berita ini diturunkan, Ahmad Husein belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana pemanggilan dirinya. Namun, pihak KPK mengimbau agar semua pihak bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum ini demi transparansi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
Referensi dan Atribusi
Informasi ini disusun merujuk pada keterangan pers berkala dari Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan laporan perkembangan perkara yang dirilis melalui kanal resmi KPK RI. Penyelidikan ini juga didasarkan pada pengembangan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret pejabat di lingkungan Pemkab Pati sesuai dengan data manifes pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih.
