Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Instagram.com @menkeuri)
JAKARTA – Ketegasan menjadi napas baru dalam upaya pembersihan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini memegang peran strategis dalam pengawasan stabilitas sektor keuangan, memberikan sinyal kuat akan adanya restrukturisasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah ini diambil menyusul berbagai sorotan publik terkait integritas dan gaya hidup oknum pejabat di bawah naungan kementerian tersebut. Purbaya menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan tindakan preventif untuk menyelamatkan marwah negara.
Strategi “Sikat Duluan”: Upaya Membersihkan Rumah Sendiri
Dalam pernyataan yang cukup mengejutkan banyak pihak, Purbaya mengungkapkan filosofi kepemimpinannya dalam menghadapi potensi penyimpangan. Ia tidak ingin menunggu adanya skandal besar atau intervensi eksternal yang merusak tatanan sebelum mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya.
“Filosofi saya sederhana: sebelum saya disikat oleh keadaan atau ketidakpercayaan publik, saya sikat duluan Dirjennya jika memang terbukti tidak mampu menjaga integritas,” tegas Purbaya dalam sebuah pertemuan terbatas di Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Kalimat tersebut merujuk pada prinsip pertanggungjawaban bertingkat. Menurutnya, seorang pimpinan tertinggi di direktorat harus bertanggung jawab penuh atas perilaku anak buahnya. Jika kebocoran dan pelanggaran terus terjadi, maka pimpinan tertingginya lah yang harus dievaluasi terlebih dahulu.
Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Efek Jera
Sejauh ini, publik seringkali memberikan sentimen negatif terhadap instansi pemungut pajak dan cukai akibat beberapa kasus pamer kemewahan (flexing) yang viral di media sosial. Purbaya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah gaya hidup, melainkan indikasi adanya sistem pengawasan yang tumpul.
Merujuk pada referensi dari kebijakan tata kelola sektor publik yang diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), efisiensi sebuah lembaga sangat bergantung pada integritas pimpinannya. Purbaya berkomitmen untuk menerapkan zero tolerance terhadap pejabat yang gagal melakukan supervisi terhadap bawahannya.
“Kita butuh figur yang tidak hanya pintar secara teknis perpajakan atau kepabeanan, tapi juga memiliki keberanian untuk memecat oknum yang merusak sistem dari dalam,” tambah Purbaya dalam kutipan langsungnya.
Penataan Ulang Regulasi Internal
Selain pergantian personel, rencana perombakan ini juga mencakup penyederhanaan birokrasi di pelabuhan dan kantor pelayanan pajak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan negosiasi ilegal. Penekanan pada sistem berbasis AI dan otomasi pelaporan menjadi target utama dalam transformasi digital yang tengah digarap.
Dengan langkah berani ini, diharapkan target penerimaan negara dapat tercapai tanpa adanya kebocoran yang disebabkan oleh praktik pungutan liar atau manipulasi data keuangan.
