Sumber Foto: blog.amikom.ac.id
JAKARTA – Industri kreatif Indonesia tengah diguncang polemik perpajakan setelah Toge Productions, salah satu studio gim legendaris di tanah air, mengungkapkan keresahannya atas tagihan pajak yang dianggap tidak rasional. Menanggapi isu yang viral tersebut, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan CEO Agate, Shieny Aprilia, akhirnya buka suara untuk memberikan klarifikasi dari perspektif regulasi dan standar industri.
Duduk Perkara: Amortisasi Biaya Gaji Karyawan
Krisis ini bermula pada Rabu (25/2/2026), saat pendiri sekaligus CEO Toge Productions, Kris Antoni, mengunggah keluhannya di platform media sosial X. Kris menyatakan bahwa perusahaannya “ditodong” oleh oknum petugas pajak dengan aturan yang mewajibkan biaya gaji karyawan selama masa pengembangan (development) gim untuk diamortisasi, bukan dibebankan langsung sebagai biaya operasional pada tahun berjalan.
Menurut Kris, hal ini menyebabkan laba perusahaan tampak melonjak secara artifisial, sehingga menimbulkan tagihan kurang bayar yang fantastis. “Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yang dibuat-buat membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain,” tulis Kris dalam unggahannya yang dikutip dari detikINET dan CNBC Indonesia. Kris menekankan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan atau memenuhi syarat untuk melakukan kapitalisasi biaya pengembangan menjadi aset takberwujud.
Respons DJP: Mengacu pada Karakteristik Biaya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui akun resmi @DitjenPajakRI pada Kamis (26/2/2026), memberikan penjelasan umum tanpa mendiskreditkan wajib pajak tertentu demi menjaga kerahasiaan data. DJP menjelaskan bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia, perlakuan suatu biaya ditentukan berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya untuk menjamin kepastian hukum yang adil.
DJP menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara objektif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023. “Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini,” tulis DJP sebagaimana dilaporkan oleh Katadata. Otoritas pajak juga menambahkan bahwa selalu ada ruang dialog dan klarifikasi bagi wajib pajak yang merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan.
Perspektif CEO Agate: Adaptasi Standar Akuntansi Internasional
Di tengah banjir dukungan netizen terhadap Toge Productions, Shieny Aprilia, CEO Agate yang juga merupakan rekan sejawat Kris di industri gim, memberikan pandangan berbeda yang lebih teknis. Shieny menggarisbawahi bahwa aturan tersebut bukanlah “karangan” otoritas lokal, melainkan implementasi dari PSAK 19 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi IAS 38 (International Accounting Standards).
Dikutip dari Tirto.id, Shieny menjelaskan bahwa biaya pengembangan dalam industri perangkat lunak dan gim memang memiliki standar global terkait kapan sebuah biaya harus diakui sebagai beban langsung atau dikapitalisasi sebagai aset. “Aturan yang lu protes ini bukan karangan orang Indonesia yang asal-asalan. Ini cerminan dari standar internasional,” tegas Shieny. Ia mengajak para pelaku industri untuk lebih matang dalam menerapkan standar akuntansi seiring berkembangnya skala bisnis mereka ke kancah global.
Dampak dan Masa Depan Industri Gim Nasional
Polemik ini menjadi perhatian serius karena Toge Productions adalah studio di balik kesuksesan gim Coffee Talk dan A Space for the Unbound yang telah mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Ancaman relokasi perusahaan ke negara tetangga seperti Malaysia memicu kekhawatiran akan terjadinya brain drain di sektor ekonomi kreatif.
Hingga saat ini, pelaku industri berharap adanya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dengan karakteristik unik industri gim, di mana proses pengembangan produk bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan pendapatan.
Referensi Utama:
-
CNBC Indonesia: “Frustasi Ditodong Petugas Pajak, Bos Game RI Mau Pindah ke Luar Negeri” (26 Feb 2026).
-
Katadata: “DJP hingga CEO Agate Buka Suara Soal Polemik Pajak Toge Productions” (26 Feb 2026).
-
Tirto.id: “Kronologi Polemik Toge Production Soal Pajak & Respons DJP” (26 Feb 2026).
