Presiden Prabowo menominasikan keponakannya, Thomas Djiwandono untuk posisi Deputi Gubernur BI bersama dua nama lainnya. Sumber Foto: nasional.kontan.co.id
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengusulkan nama Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Langkah ini menandai transisi penting dalam memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di era pemerintahan baru.
Langkah Strategis Penguatan Moneter
Presiden Prabowo Subianto telah melayangkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI yang berisi pengajuan nama Thomas Djiwandono untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengajuan ini bertujuan untuk menggantikan posisi yang akan segera ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya seiring berakhirnya masa jabatan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima oleh pihak parlemen. Menurut Said, sosok Thomas dianggap memiliki kapasitas yang mumpuni mengingat latar belakangnya yang kuat di bidang ekonomi dan pengalaman langsungnya di birokrasi keuangan sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Sosok Thomas Djiwandono di Pusaran Ekonomi
Thomas Djiwandono, yang juga merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Selama masa transisi pemerintahan, Thomas memegang peran krusial sebagai jembatan komunikasi antara tim ekonomi Prabowo dengan Kementerian Keuangan guna memastikan keberlanjutan APBN.
Pria yang akrab disapa Tommy ini memiliki latar belakang pendidikan internasional dan pengalaman panjang di sektor keuangan. Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan, ia dikenal aktif dalam mengelola urusan finansial di internal Partai Gerindra serta berkarier di berbagai lembaga keuangan swasta.
Fokus pada Sinergi Fiskal dan Moneter
Penunjukan Thomas dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan keselarasan yang lebih erat antara kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter yang dikendalikan oleh Bank Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Thomas Djiwandono menekankan pentingnya stabilitas ekonomi makro. “Sinkronisasi kebijakan adalah kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Thomas dalam sebuah konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan baru-baru ini.
Proses Fit and Proper Test di DPR
Sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia, calon yang diajukan oleh Presiden harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI. Anggota Komisi XI akan mendalami visi dan misi Thomas, terutama terkait strategi menjaga nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi ke depan.
Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa tantangan Thomas ke depan adalah membuktikan independensi Bank Indonesia meskipun ia memiliki latar belakang politik dan hubungan kekerabatan dengan Presiden.
Atribusi dan Referensi: Informasi dalam artikel ini dihimpun berdasarkan keterangan resmi dari pimpinan Badan Anggaran DPR RI terkait penerimaan Surat Presiden, data profil pejabat dari Laman Resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu.go.id), serta laporan berkala mengenai pergerakan posisi dewan gubernur dari publikasi Bank Indonesia.
