Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026). Sumber Foto: KOMPAS.com
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar siswa di sekolah formal. Anak-anak hasil pernikahan siri, korban pernikahan dini, hingga mereka yang putus sekolah kini masuk dalam “bidikan” utama program strategis nasional ini untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam penanganan stunting dan gizi buruk.
Perluasan Jangkauan Melalui Unit Pelayanan Gizi
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam berbagai kesempatan sosialisasi menekankan bahwa filosofi utama MBG adalah menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk kelompok marginal. Di Jakarta, koordinasi mulai dilakukan untuk memetakan anak-anak yang selama ini tidak terdata karena kendala administrasi kependudukan.
“Target kita adalah semua anak, termasuk yang tidak bersekolah (putus sekolah) dan mereka yang tidak memiliki dokumen lengkap karena faktor nikah siri orang tuanya. Kita akan mendatangi mereka melalui unit pelayanan di daerah-daerah,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangannya yang dirujuk dari laporan resmi Sekretariat Negara.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka putus sekolah di tingkat SMA masih menjadi tantangan, ditambah lagi dengan tingginya angka pernikahan dini di beberapa provinsi. Kondisi ini seringkali berkolerasi linear dengan risiko gizi buruk pada anak-anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut.
Mengatasi Kendala Administrasi dan Sosial
Masalah utama yang dihadapi anak hasil nikah siri biasanya adalah ketiadaan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang seringkali menghambat akses bantuan sosial. Namun, BGN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial untuk menggunakan basis data kewilayahan agar anak-anak ini tetap mendapatkan hak makannya setiap hari.
Program ini akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. Bagi anak yang putus sekolah atau menempuh pendidikan non-formal (seperti pesantren tradisional atau pusat kegiatan belajar masyarakat), distribusi makanan akan dilakukan melalui titik-titik Unit Pelayanan Gizi yang tersebar di tingkat desa atau kelurahan.
Dampak Jangka Panjang bagi Kualitas SDM
Langkah BGN membidik kelompok rentan ini merupakan upaya nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan stunting. Pernikahan dini seringkali menghasilkan pola asuh yang kurang optimal secara gizi. Dengan intervensi langsung berupa makanan bergizi siap saji, pemerintah berharap kualitas kesehatan generasi mendatang tetap terjaga meskipun lingkungan sosial mereka kurang mendukung.
Program Makan Bergizi Gratis ini direncanakan akan mulai berjalan secara masif pada tahun 2025 dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Fokus utama pada fase awal adalah wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan kantong-kantong kemiskinan ekstrem di mana anak putus sekolah banyak ditemukan.
Referensi Utama dan Atribusi: Data dan pernyataan dalam artikel ini disarikan dari keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), laporan perkembangan program prioritas Presiden RI, serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka pendidikan dan kesehatan masyarakat tahun 2024-2025.
