Ilustrasi, Program Makan Bergizi Gratis. Sumber Foto: insiden24.com
CIAMIS – Pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis diwarnai insiden tidak menyenangkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis menyatakan kegeramannya setelah menerima laporan adanya dugaan intimidasi oleh oknum pegawai dapur terhadap orang tua siswa yang melayangkan kritik terkait kualitas menu balita.
Duduk Perkara Keluhan Menu dan Respon Oknum
Insiden ini mencuat setelah seorang warga mengunggah dokumentasi menu MBG ke media sosial yang dianggap tidak sesuai dengan standar gizi anak. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan teknis, orang tua tersebut justru didatangi oleh oknum yang diduga terafiliasi dengan pengelolaan dapur penyedia makanan. Oknum tersebut dikabarkan memberikan tekanan agar unggahan kritik tersebut dihapus.
Menanggapi laporan warga tersebut, pimpinan Komisi D DPRD Ciamis menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kritik masyarakat tidak dapat ditoleransi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan masyarakat ke Sekretariat DPRD Ciamis, tindakan oknum tersebut dinilai mencoreng semangat transparansi program nasional.
DPRD Ciamis Desak Evaluasi Total Pengelola Dapur
Pihak legislatif meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk bertindak tegas. DPRD menilai bahwa kritik masyarakat adalah indikator penting dalam fase uji coba agar kualitas gizi anak-anak di Ciamis benar-benar terjamin.
“Kami mengecam keras jika benar ada intimidasi. Rakyat punya hak untuk mengawasi apa yang dimakan anak-anak mereka, apalagi ini menggunakan dana publik. Pengelola dapur seharusnya berterima kasih atas masukan tersebut, bukan justru mendatangi warga dengan nada mengancam,” tegas salah satu anggota Komisi D DPRD Ciamis dalam keterangan resminya pada Kamis (22/1/2026).
Standar Gizi dan Pengawasan Lapangan
DPRD Ciamis juga menyoroti bahwa kualitas menu harus merujuk pada standar kesehatan yang ketat. Mengutip referensi dari evaluasi internal DPRD mengenai pengawasan layanan publik, setiap penyedia jasa yang bekerja sama dengan pemerintah wajib memiliki kanal pengaduan yang sehat, bukan malah mematikan suara konsumen.
Rencananya, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk koordinator dapur MBG di wilayah terdahulu, untuk dimintai keterangan. Legislator ingin memastikan bahwa insiden intimidasi ini tidak menjadi preseden buruk yang menghambat partisipasi warga dalam mengawal program pemerintah.
Penegasan Hak Masyarakat
Atribusi berita ini didasarkan pada pernyataan resmi anggota legislatif di Gedung DPRD Ciamis dan laporan lapangan mengenai respons balik pengelola terhadap keluhan warga. DPRD memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar masyarakat merasa aman dalam menyampaikan aspirasi demi perbaikan gizi balita di Tatar Galuh.
Masyarakat diminta untuk terus aktif memantau distribusi makanan dan tidak ragu melaporkan segala bentuk ketidaksesuaian melalui jalur resmi yang tersedia di tingkat desa maupun kecamatan.
Optimasi SEO: Update Berita Ciamis, Makan Bergizi Gratis Ciamis, DPRD Ciamis, Intimidasi Kritik Menu, Menu Balita Stunting, Evaluasi Program MBG.
