Bupati Pangandaran saat memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 166 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sumber Foto: Foto: Istimewa / Inakor.id
PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran resmi melakukan penyegaran besar-besaran di jajaran birokrasinya. Bupati Pangandaran melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 166 pejabat yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Komitmen Terhadap Profesionalisme dan Kejujuran
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut, rotasi jabatan ini ditegaskan bukan sekadar rutinitas administratif. Fokus utama dari mutasi kali ini adalah menempatkan sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang sesuai (right man on the right place). Bupati Pangandaran menekankan bahwa setiap pejabat yang baru dilantik memikul tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kejujuran.
Menurut laporan resmi dari laman Pemerintah Kabupaten Pangandaran, rotasi ini mencakup berbagai tingkatan posisi, mulai dari pejabat eselon hingga pengawas. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan energi baru bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat.
Menekankan Pakta Integritas Pelayanan Publik
Salah satu poin krusial dalam arahan Bupati adalah mengenai transparansi. Para pejabat diminta untuk menjauhi praktik-praktik yang merugikan negara dan fokus pada inovasi layanan. Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran memberikan penekanan khusus terkait etika kerja di lingkungan Pemkab.
“Mutasi ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saya berharap para pejabat yang dilantik hari ini dapat bekerja dengan penuh profesionalitas dan yang paling penting adalah kejujuran. Pelayanan publik harus bebas dari pungli dan gratifikasi,” tegas Bupati Pangandaran saat memberikan arahan kepada para ASN.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa proses evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala pasca-rotasi ini. Berdasarkan data teknis, 166 pejabat tersebut telah melewati fase penilaian kompetensi agar selaras dengan visi pembangunan daerah.
Dampak Strategis bagi Pembangunan Daerah
Langkah berani melakukan mutasi terhadap 166 pejabat ini dipandang oleh pengamat kebijakan publik sebagai cara untuk memutus kejenuhan birokrasi. Dengan adanya wajah-wajah baru di berbagai pos strategis, Pemkab Pangandaran optimistis target-target pembangunan di sektor pariwisata, infrastruktur, dan pendidikan dapat tercapai lebih cepat.
Melansir informasi dari Tribun Jabar dan kanal berita lokal Pangandaran, mutasi ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat masa pensiun serta penyesuaian nomenklatur organisasi yang baru. Diharapkan, sinergi antar-instansi dapat berjalan lebih harmonis demi mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang didukung oleh birokrasi yang bersih.
Referensi:
-
Laporan Resmi Pelantikan Pejabat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
-
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran.
-
Arsip Berita Regional Jawa Barat terkait Mutasi ASN Pangandaran.
