Sejumlah warga berdiri memblokade akses jalan saat melakukan aksi pengadangan alat berat yang akan masuk ke lokasi proyek panas bumi di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, Cianjur, beberapa waktu lalu. Warga khawatir proyek ini akan merusak sumber mata air setempat. Sumber: Foto: Dok. Cianjur Times / Istimewa
CIANJUR – Eskalasi penolakan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Gede Pangrango kembali memuncak. Pada Kamis (15/1), sekelompok warga dari beberapa desa di Kecamatan Cipanas dan Pacet, Cianjur, melakukan aksi pengadangan terhadap armada alat berat yang hendak memasuki lokasi proyek.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan jangka panjang yang dianggap mengancam keberlangsungan sumber mata air dan ruang hidup mereka.
Penolakan di Gerbang Proyek
Ketegangan bermula sejak pagi hari ketika warga mulai berkumpul di akses jalan utama menuju titik pengeboran. Berdasarkan laporan lapangan, warga membentuk barikade manusia guna menghentikan laju truk pengangkut peralatan teknis. Mereka membawa berbagai spanduk yang menegaskan penolakan terhadap eksploitasi panas bumi di wilayah konservasi tersebut.
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan proyek geotermal ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengejar target bauran energi terbarukan. Namun, bagi masyarakat lokal, status tersebut tidak serta-merta menghilangkan rasa waswas akan potensi bencana ekologis.
Kekhawatiran Dampak Lingkungan dan Sumber Air
Alasan utama di balik aksi pengadangan ini adalah posisi proyek yang bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Warga khawatir aktivitas pengeboran akan merusak struktur tanah dan mencemari akuifer air tanah yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan petani di Cianjur.
“Kami tidak butuh listrik dari sini kalau harganya adalah hilangnya mata air kami. Gunung Gede ini adalah tangkapan air alami. Jika rusak, siapa yang mau tanggung jawab kalau sawah kami kering atau terjadi longsor?” ujar Ahmad (45), salah satu warga yang ikut dalam aksi tersebut.
Selain masalah air, warga juga menyoroti potensi gempa minor atau induced seismicity yang kerap dikaitkan dengan aktivitas panas bumi, mengingat wilayah Cianjur berada di jalur sesar aktif yang memiliki sejarah kegempaan tinggi.
Respons Pemerintah dan Pengembang
Menanggapi aksi tersebut, pihak pengembang menyatakan bahwa seluruh prosedur perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah ditempuh sesuai aturan berlaku. Melansir informasi dari rilis resmi Kementerian ESDM terkait pengembangan panas bumi, proyek ini diklaim menggunakan teknologi ramah lingkungan yang meminimalkan penggunaan lahan permukaan.
Meski demikian, komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat dinilai masih buntu. Perwakilan warga menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini dianggap tidak transparan dan cenderung satu arah tanpa melibatkan aspirasi masyarakat terdampak secara mendalam.
Menanti Solusi Konkret
Hingga berita ini diturunkan, alat berat masih tertahan di luar area proyek dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan. Perwakilan warga menuntut adanya audiensi terbuka yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan pihak independen untuk meninjau ulang titik koordinat proyek agar tidak mengganggu zona sensitif lingkungan.
Aksi ini menambah daftar panjang konflik agraria dan lingkungan di sektor energi hijau. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada target produksi energi, tetapi juga memperhatikan kedaulatan lingkungan warga yang tinggal di garda terdepan wilayah konservasi.
Atribusi & Referensi: Data dalam artikel ini diolah berdasarkan laporan kejadian aksi warga di Cianjur, kebijakan energi nasional yang tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta standar mitigasi dampak lingkungan yang diatur dalam dokumen AMDAL proyek panas bumi di kawasan hutan lindung.
