Inara Rusli saat ditemui awak media. Sosoknya kini tengah menjadi sorotan publik akibat pernyataannya mengenai hukum nikah tanpa wali bagi janda serta perkembangan kasus hukum dugaan illegal access yang telah naik ke tahap penyidikan. Foto: Promedia Teknologi
JAKARTA – Sosok Inara Rusli kembali menjadi pusat perhatian publik setelah melontarkan pernyataan kontroversial terkait prosedur pernikahan bagi perempuan yang pernah bercerai (janda). Di tengah perdebatan mengenai hukum agama tersebut, Inara juga harus menghadapi perkembangan baru dalam perseteruan hukumnya dengan pihak Virgoun terkait dugaan akses ilegal (illegal access).
Polemik Hak Janda Menikah Tanpa Wali
Perdebatan bermula saat Inara Rusli mengutarakan pandangannya mengenai kemandirian seorang janda dalam menentukan pendamping hidup. Ia menyebutkan bahwa seorang perempuan yang sudah tidak lagi gadis memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa memerlukan wali nikah. Pernyataan ini segera memicu pro dan kontra di kalangan netizen, mengingat Indonesia mayoritas menganut Mazhab Syafi’i yang mewajibkan keberadaan wali dalam akad nikah.
Menanggapi kegaduhan tersebut, pendakwah Ustaz Derry Sulaiman memberikan teguran sekaligus klarifikasi hukum secara terbuka. Melansir dari kanal YouTube Intens Investigasi, Ustaz Derry menegaskan bahwa dalam syariat Islam yang berlaku umum di Indonesia, tidak ada pernikahan yang sah tanpa kehadiran wali bagi pihak perempuan.
“Dalam Islam, tidak ada nikah tanpa wali. ‘La nikaha illa bi waliyyin’, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil,” tegas Ustaz Derry Sulaiman saat memberikan penjelasan hukum terkait pernyataan Inara.
Ustaz Derry menambahkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan ulama mengenai status janda dalam Mazhab Hanafi, praktiknya di Indonesia tetap harus mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan adanya wali nasab atau wali hakim agar pernikahan memiliki kekuatan hukum dan agama.
Update Kasus Dugaan Illegal Access Naik ke Penyidikan
Di sisi lain, perjuangan hukum Inara Rusli memasuki babak baru. Laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa, yang bertindak sebagai kuasa hukum atau pihak terkait dari mantan suaminya, kini telah menunjukkan kemajuan signifikan. Kasus yang berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap data pribadi di ponsel milik Virgoun tersebut dilaporkan telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangan resminya yang dikutip dari berbagai sumber media nasional, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menemukan adanya unsur pidana dalam laporan tersebut. Kenaikan status ini berarti pihak kepolisian akan segera melakukan pemanggilan kembali terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti lebih mendalam untuk menetapkan tersangka.
Inara sendiri sebelumnya berdalih bahwa apa yang dilakukannya—yakni mengecek ponsel pasangan saat itu—adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang istri untuk membuktikan dugaan perselingkuhan. Namun, secara hukum positif di Indonesia, tindakan mengakses perangkat elektronik orang lain tanpa izin dapat dijerat dengan UU ITE.
Dampak Publik dan Citra Inara Rusli
Rentetan masalah ini membuat citra Inara Rusli kian kompleks di mata publik. Sejak memutuskan untuk melepas cadar demi mencari nafkah pasca-perceraian, setiap langkah Inara selalu menjadi bahan diskusi. Kasus hukum yang terus bergulir serta pernyataan mengenai hukum pernikahan ini dianggap sebagian pihak sebagai bentuk kurangnya pemahaman mendalam terkait regulasi agama dan negara.
Meski demikian, pihak Inara Rusli tetap optimis dalam menghadapi proses hukum yang berjalan dan mengimbau masyarakat untuk tidak menelan informasi secara sepihak terkait pernyataannya yang sempat viral tersebut.
Referensi & Atribusi:
-
Pernyataan Ustaz Derry Sulaiman disarikan dari wawancara di kanal Intens Investigasi dan Cumicumi.
-
Informasi mengenai status penyidikan kasus illegal access merujuk pada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya yang diberitakan oleh portal berita detikcom dan Kompas.com.
-
Kutipan mengenai hukum nikah berdasarkan hadis dan KHI merujuk pada literatur Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
