KOTA BANJAR30/08/2026*Aktivis mahasiswa Kota Banjar, Sandi Mardiana Putra, menyoroti perubahan dan kenaikan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Menurut Sandi, sejumlah warga yang secara ekonomi masih tergolong kurang mampu justru mengalami kenaikan desil. Perubahan tersebut berpotensi membuat mereka tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Masih ada warga yang penghasilannya tidak tetap, tinggal di rumah sederhana, memiliki banyak tanggungan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi dalam sistem justru tercatat mengalami kenaikan desil. Ini harus segera diperiksa karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Sandi.
Ia menegaskan bahwa data desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan masyarakat memperoleh bantuan sosial. Apabila data yang digunakan tidak akurat, program perlindungan sosial dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
Sandi meminta Pemerintah Kota Banjar, Dinas Sosial, pemerintah desa dan kelurahan, serta instansi terkait segera melakukan verifikasi dan validasi ulang dengan mendatangi langsung rumah warga. Penilaian tidak boleh hanya mengandalkan data administratif atau sistem, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata.
“Kenaikan desil jangan hanya berdasarkan angka dalam sistem. Pemerintah harus melihat langsung apakah kehidupan warga memang sudah membaik atau justru masih mengalami kesulitan. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak memperoleh bantuan akibat data yang tidak sesuai,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah diminta membuka layanan pengaduan dan mekanisme sanggah yang mudah, transparan, serta tidak berbelit-belit. Setiap pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara objektif dan disertai penjelasan mengenai dasar perubahan status desil.
Sandi juga mendorong agar proses verifikasi melibatkan ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan unsur lingkungan setempat karena mereka dinilai lebih memahami keadaan setiap keluarga di wilayahnya.
“Pembaruan data seharusnya memperbaiki penyaluran bantuan, bukan menciptakan persoalan baru. Pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang terabaikan hanya karena kesalahan atau ketidaksesuaian data,” pungkas **Sandi Mardiana Putra, aktivis mahasiswa Kota Banjar**.