JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara resmi memberikan tanggapannya mengenai keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. SBY menilai langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai kelanjutan dari tradisi politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam mencari solusi krisis global.
Keputusan krusial ini diambil di sela-sela perhelatan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Turki, untuk mengawal perdamaian serta rekonstruksi di wilayah Gaza.
Kepercayaan pada Pertimbangan Matang Pemerintah
Dalam keterangan video yang dirilis pada Minggu (25/1/2026), SBY menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam sebelum meneken kesepakatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti di Davos merupakan langkah yang melegakan di tengah situasi geopolitik dunia yang sedang memanas.
“Kalau Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu, tentu Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mempertimbangkan dengan saksama,” ujar SBY sebagaimana dikutip dari laporan Kompas.com.
SBY menekankan bahwa sikap aktif Indonesia ini bukanlah hal baru, melainkan amanat konstitusi yang sudah dijalankan sejak era Presiden Soekarno. Ia menilai kehadiran pemimpin Indonesia di panggung dunia sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton.
Menjaga Marwah Politik Bebas Aktif
Meskipun memberikan apresiasi, SBY mengisyaratkan bahwa masih terlalu dini untuk memberikan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas dewan bentukan Trump tersebut. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran sejumlah pengamat domestik yang diingatkan oleh Antara News dan Jakarta Post, terkait potensi dominasi agenda Amerika Serikat dalam mekanisme perdamaian tersebut.
Bagi SBY, fokus utama yang harus dijaga oleh pemerintah adalah memastikan bahwa keterlibatan ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara (two-state solution). SBY juga sempat menyinggung kekhawatirannya akan eskalasi konflik global yang bisa memicu Perang Dunia III, sehingga ia mendorong agar lembaga internasional tetap berfungsi sebagai penyeimbang.
Langkah diplomasi ini kini menjadi sorotan tajam, di mana publik menanti apakah Dewan Perdamaian ini benar-benar akan menjadi jembatan menuju keadilan di Palestina atau justru menjadi instrumen politik baru bagi Washington di Timur Tengah.
Referensi Utama: * Kompas.com (26/01/2026): “Kala SBY-JK Buka Suara soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump”
-
Antara News (22/01/2026): “Prabowo joins launch of Gaza Board of Peace at WEF 2026 in Davos”
