BANJAR04/09/2026– Persoalan akurasi data sosial dan penentuan kelompok desil kembali mendapat sorotan. Sandi Mardiana Putra, salah satu kader GMNI Kota Banjar, angkat suara setelah menemukan adanya kondisi yang dinilai janggal di Lingkungan Cisauhen RT 24 RW 08, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.
Berdasarkan pengamatan dan informasi yang dihimpun di lingkungan tersebut, Sandi menilai terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi sejumlah warga di lapangan dengan posisi desil yang tercatat. Menurutnya, terdapat warga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan ekonomi tetapi justru berada pada desil yang relatif tinggi sehingga berpotensi tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial.
Sebaliknya, ia mengaku menemukan adanya warga dengan latar belakang pensiunan yang justru tercatat pada desil lebih rendah dan memperoleh bantuan. Kondisi tersebut dinilainya menjadi ironi apabila data yang digunakan pemerintah tidak benar-benar menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Ini menjadi ironi. Ada masyarakat yang kondisi rumah dan ekonominya benar-benar memprihatinkan, tetapi dalam data justru seolah-olah masuk kelompok yang lebih mampu. Sementara kami menemukan adanya pensiunan yang justru berada pada desil rendah dan mendapatkan bantuan. Pertanyaannya, bagaimana proses pemutakhiran dan verifikasi data tersebut dilakukan?
Ujar Sandi Mardiana Putra.
Sandi menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan individu tertentu ataupun mempersoalkan hak seseorang secara sepihak. Menurutnya, yang perlu dievaluasi adalah sistem pendataan, verifikasi, serta validasi agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ia meminta Pemerintah Kelurahan Situbatu, Pemerintah Kecamatan Banjar, Dinas Sosial serta instansi terkait untuk melakukan pengecekan langsung atau door to door terhadap masyarakat yang datanya dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar miskin justru dianggap paling mampu hanya karena persoalan data. Pemerintah harus turun langsung, melihat kondisi rumah, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga dan keadaan ekonomi sebenarnya. Data tidak boleh hanya bagus di atas kertas, tetapi harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, tegasnya.
Menurut Sandi, ketidaktepatan klasifikasi desil dapat menimbulkan persoalan serius karena data tersebut berkaitan dengan penentuan prioritas berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, mekanisme pengusulan perbaikan data juga harus mudah diakses oleh masyarakat dan ditindaklanjuti secara transparan.
Sebagai kader GMNI Kota Banjar, Sandi mendorong adanya , verifikasi dan validasi ulang secara terbuka khususnya terhadap data masyarakat di Lingkungan Cisauhen RT 24 RW 08, Kelurahan Situbatu. Ia juga meminta pemerintah membuka ruang pengaduan bagi warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi dalam data.
Bantuan sosial harus berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai yang miskin dianggap kaya, sementara yang secara ekonomi lebih mampu justru tercatat sebagai kelompok miskin. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah wajib memperbaikinya, katanya.
Sandi berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong terciptanya pendataan yang lebih akurat, transparan, objektif dan berkeadilan.